Articles and Essays by Mark Engler
  • Share/Bookmark
obama_tradethumb

Meraba Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Barack Obama

A commentary on How to Rule the World: The Coming Battle Over the Global Economy (in Indonesian).

DALAM tiga pekan terakhir, presiden terpilih AS, Barack Obama, telah mengumumkan dua tim kabinet yang akan menentukan postur kebijakan luar negeri pemerintahannya. Dua tim itu, adalah tim ekonomi dan tim keamanan.

Tim ekonomi diisi oleh figur-figur pro-neoliberal seperti, mantan menteri keuangan jaman Bill Clinton, Lawrence Summers, sebagai direktur dewan ekonomi nasional (DEN), dan Timothy Geithner, presiden bank sentral New York, sebagai menteri keuangan. Komentator politik Naomi Klein mengatakan, Summers, bersama-sama dengan Robert Rubin dan Alan Greenspan, adalah arsitek utama dari deregulasi sistem keuangan Amerika di masa Clinton, yang membuahkan krisis saat ini. Ekonom Michael Hudson menambahkan, Summers adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mewabahnya penyakit kleptokrasi di Rusia pasca runtuhnya Uni Sovyet.

Sementara itu, tim keamanan diisi oleh figur-figur yang secara terbuka mendukung perang Irak. Hillary Clinton, misalnya, memberikan suara setuju pada perang Irak, dan selama masa kampanye calon presiden Partai Demokrat, ia selalu mengindikasikan pendekatan diplomasi koersif dalam kebijakan luar negeri AS. Robert Gates, yang tetap ditempatkan sebagai menteri pertahanan, adalah orang yang bersama-sama dengan jenderal David Petraeus, menghendaki penambahan jumlah pasukan sebesar 20 ribu hingga 25 ribu untuk mengantisipasi skenario perang Irak berakhir gagal. Adapun James Jones, mantan admiral AL AS dan panglima komando NATO, yang didapuk sebagai direktur dewan keamanan nasional (DKN), adalah figur yang mewakili apa yang dikenal sebagai kompleks-industri-militer (industrial-military-complex). Jones adalah juga anggota board raksasa multinasional Chevron dan Boeing, serta president and Chief Executive dari U.S. Chamber of Commerce’s Institute for 21st Century Energy, yang sering mendapat kritik dari kelompok-kelompok lingkungan.

Yang juga menarik, seperti direkam oleh wartawan Amy Goodman, dari 23 anggota senat yang memberikan suara menentang perang Irak, tak ada satupun dari mereka yang dipilih oleh Obama dalam tim keamanannya. Orang seperti senator John Kerry, misalnya, terlempar dari bursa kandidat menteri luar negeri.

Mengembalikan Kepemimpinan Amerika

Pada masa kampanye, ketika menyinggung masalah kebijakan luar negeri AS, satu hal yang terus diulang-ulang oleh Obama, adalah frase “to restore American Leadership.”

Dalam dua periode pemerintahan George W. Bush Jr, kepemimpinan Amerika di dunia, dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah pasca perang Dunia II. Tidak ada satu masa, dimana suara Amerika begitu diremehkan, dimana nilai-nilai Amerika dinista, seperti saat ini. Misalnya, ketika pemerintah Amerika bicara demokrasi, maka pihak lain menafsirkannya sebagai imperialisme; ketika Washington bicara tentang perdamaian, yang dimaksud sebenarnya adalah perang; atau ketika Washington mengirimkan misi perdamaian ke medan konflik, maka sesungguhnya itu bermakna intervensi.

Pertanyaannya, ditengah krisis ekonomi saat ini, dengan cara apa Obama hendak mengembalikan kepemimpinan Amerika? Kita tahu, posisi ekonomi AS saat ini mendapatkan saingan dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti, Brazil, Rusia, India, dan terutama Cina (BRIC). Tetapi, harus segera di klarifikasi, adalah keliru jika mengatakan ekonomi dari kelompok BRIC terutama Cina, merupakan penantang sangat serius bagi ekonomi AS saat ini. Seperti dicatat profesor Pao-yu-Ching, benar bahwa pertumbuhan ekonomi Cina tinggi tapi, besaran GDP Cina hanya sepersepuluh dari GDP Amerika. Belum lagi, jika kita melihat bahwa ekonomi Cina sangat tergantung pada investasi asing dan pasar luar negeri.

Dengan kata lain, fenomena ekonomi semata tidak memadai untuk menjelaskan kebijkan luar negeri Amerika. Sebagai contoh, kita akan keliru jika melihat perang Irak di dorong oleh motif ekonomi an sich, karena kenyataannya, secara ekonomi Amerika memikul beban yang sangat besar akibat kebijakan perang itu. Kalangan korporasi, juga tidak melihat bahwa perang Irak mendatangkan keuntungan kepada mereka, ketimbang melalui taktik diplomasi. Hanya sebagian kecil korporat, yakni para kroni Washington di sekeliling Dick Dheney dan Bush, yang nyata-nyata meraih keuntungan dari perang tersebut.

Jika demikian, kita harus mencari jawabannya pada sejarah kebijakan luar negeri Amerika sendiri. Kalangan progresif Amerika, mengatakan, kita tidak bisa memahami AS sebagai sebuah negara kapitalis melainkan, memahaminya sebagai sebuah kekaisaran. Sebagai kekaisaran, kebijakan luar negeri Amerika berwatak imperialistik, dimana fenomena ekonomi dan politik saling bersinambung. Dan dalam prakteknya, kebijakan luar negeri Amerika pasca PD II berayun di antara dua pendulum: market-driven-empire dan military-driven empire. Atau dalam bahasa Mark Engler, kebijakan luar negeri Amerika berayun antara atas dua tipe: corporate-globalization dan imperial-globalization. Engler selanjutnya mengatakan, strategi corporate-globalization dengan tepat direpresentasikan pada masa pemerintahan Bill Clinton, sementara imperial-globalization, menonjol pada masa pemerintahan Bush Jr. Ilmuwan politik Joseph R. Nye, menyebut kebijakan luar negeri era Clinton sebagai kebijakan Soft Power, sementara era Bush, disebutnya sebagai kebijakan Hard Power.

Pada masa Clinton, kebijakan market-drive-empire ini tampak dari promosi liberalisasi perdagangan seluas-luasnya dan seagresif-agresifnya. Segera setelah menginjakkan kakinya di Gedung Putih, Clinton langsung menandatangani pakta perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA), mensponsori percepatan pembentukan WTO pada 1995, dan selanjutnya mempromosikan pakta perdagangan Amerika (FTAA). Pada tahun 1999, ia menegaskan kebijakannya ini dengan mengatakan, “perluasan sistem yang berdasarkan pada aturan perdagangan ini akan bergerak selangkah lebih maju dengan perubahan ekonomi global dan perubahan masyarakat global.” Baginya, “keuntungan dari perluasan sistem corporate-globalisation tidak hanya akan didulang oleh Amerika tapi, juga akan mendatangkan kemakmuran bagi mereka yang mau bekerjasama.”

Di masa Clinton, strateginya ini dikawal oleh mereka yang dikenal sebagai kalangan “liberal internationalist” seperti wakil presiden Al Gore, menteri keuangan Lawrence Summers, dan president Bank Dunia, James Wolfensohn.

Tetapi, ketika Bush Jr. naik sebagai presiden, kebijakan luar negeri AS bergerak ke arah military-drive-empire, yang secara ideologis dipandu oleh kalangan neokonservatif. Kebijakan ini, menurut Engler, bisa ditelusuri pada tiga sosok penting yakni, Irving Kristol, William Kristol (anaknya Irving Kristol) dan Robert Kagan. Ucapan Kristol paling terkenal, setelah Amerika merengkuh puncak keemasan politik dan ekonominya pasca Perang Dingin, “apa artinya menjadi bangsa yang besar dan berkuasa di dunia tapi tidak memiliki peranan imperial? Itu tidak pernah terdengar dalam sejarah peradaban manusia. Bangsa yang paling berkuasa, senantiasa memiliki peran imperial.”

Dalam visinya neokon, tatanan dunia yang berdasarkan pada perdagangan yang damai mungkin indah untuk diimpikan tapi, kenyataannya dunia tidak seperti itu. Kebijakan soft power, yang menekankan aspek kultural-ideologis dalam pemeliharaan tatanan dunia yang kondusif bagi kepentingan Amerika, di mata mereka hanyalah ilusi. Dalam bahasa Kagan, tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa Pepsi Cola diperjual-belikan secara bebas di Uni Sovyet tanpa didahului oleh kejatuhan komunisme. Baginya, tidak berarti para bisnismen itu jelek tapi, karena tujuan akhirnya adalah maksimisasi keuntungan maka seringkali kepentingan mereka bertentangan dengan moral, strategi, dan bahkan asirasi ekonomi bangsa.

Ini sekaligus menunjukkan, bahwa perbedaan utama kedua strategi ini bukan pada yang satu mempromosikan neoliberalisme dan yang lain menolaknya tapi, lebih pada penilaian neokon bahwa para korporat globalis ini keliru memahami apa yang mereka sebut “the very nature of American Dominance.” Michael Steinberger, koresponden senior the American Prospect, dengan jernih mengatakan bahwa apa yang neokon percayai bahwa “dunia adalah sebuah negara Hobbesian, kekuasaan itu ada diperutnya pesawat pembom B-52, dan satu-satunya jalan yang terbaik untuk menghadang kaum barbarian di pintu masuk adalah mendorong mereka ke luar pintu dan membunuhnya.

Demikianlah, ketika Bush berkuasa, ia segera mengisi pos-pos penting dan strategis dalam kabinetnya dengan figur-figur neokon yang semula bernaung di bawah bendera Project for New American Century (PNAC), yang didirikan oleh William Kristol dan Robert Kagan. Di antara mereka yang terkenal adalah, Elliot Abrams, Douglas Feith, Lewis “Scooter” Libby, dan Paul Wolfowitz.

Tetapi, terbukti, proyek military-drive-empire ini mengalami kebangkrutan, di dalam maupun di luar negeri Amerika. Karena itu, melihat susunan tim ekonomi maupun tim keamanan Obama, dimana aroma Clintonian sangatlah terasa, mungkinkah ia akan menggunakan strategi market-drive-empire atau kedua strategi ini dijalankan berbarengan seperti pada periode 1963-1973?***

Coen Husain Pontoh
  • Share/Bookmark